Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Hi. Fadjri Kambey, membantah tudingan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya.
Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya keluhan warga Desa Bala-Bala yang menduga penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Dalam pemberitaan sebelumnya, seorang warga mengaku memperoleh informasi dari perangkat desa bahwa seluruh pengaturan penerima bantuan berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.
Warga juga menuding penerima bantuan justru didominasi oleh orang-orang yang dinilai mampu secara ekonomi, memiliki usaha, bahkan masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan disebut tidak masuk dalam daftar penerima.
Menanggapi tudingan tersebut, Hi. Fadjri Kambey menegaskan bahwa bantuan yang saat ini disalurkan merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang didistribusikan oleh Bulog dan dikawal oleh pendamping TKSK.
“Nama-nama penerima ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial. Saat Bulog menyalurkan bantuan ke desa, daftar penerima sudah ada. Kepala desa hanya menyalurkan kepada nama-nama yang telah ditetapkan. Jadi bukan Dinas Sosial Kabupaten yang menentukan penerimanya,” tegas Fadjri. (30/06/2026)
Ia menambahkan, Dinas Sosial akan menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat dengan melakukan pengecekan terhadap seluruh data penyaluran bantuan.
“Kalau memang terbukti ada kepala desa atau aparat pemerintah desa yang mengubah data atau menyalurkan tidak sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan, kami akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” ujarnya.
Fadjri menegaskan, penyaluran bansos harus dilakukan sesuai ketentuan pemerintah pusat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan akan ditelusuri untuk memastikan proses penyaluran berlangsung transparan dan tepat sasaran.
