Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar rapat perdana periode ini di Ruang Rapat Kantor Bappeda Halsel, (27/2/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum strategis karena untuk pertama kalinya dilaksanakan bersama Otoritas Jasa Keuangan Maluku Utara, setelah sebelumnya masih terpusat di Manado.
Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal penting dalam memperkuat pemetaan dan percepatan akses keuangan di daerah.
“Ini pertama kali kita rapat TPAKD di periode ini, dan juga pertama kali bersama OJK Maluku Utara. Dengan ruang lingkup yang lebih dekat, saya optimistis pendekatan dan percepatan akses keuangan akan lebih efektif,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan permohonan maaf karena alokasi anggaran TPAKD belum terakomodasi secara optimal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga pemerintah harus memprioritaskan program yang dinilai lebih mendesak. Meski demikian, ia menegaskan TPAKD tetap menjadi perhatian karena memiliki efek domino besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan perbankan sangat penting dalam mendorong penguatan UMKM, sektor pertanian dan perikanan berbasis agro-maritim, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.
“Program seperti budaya menabung, literasi keuangan, dan pemanfaatan KUR harus dimatangkan. Target 50 nasabah terlalu kecil, kita harus lebih progresif. Bank di Halsel banyak, peluangnya besar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga literasi keuangan dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang perlu segera diperkuat.
Sementara itu, Kepala OJK Maluku Utara, Mas Sukman, menegaskan komitmen OJK untuk mendukung penguatan akses keuangan di Halsel melalui sinergi program dan pendampingan yang terukur.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, para staf ahli, pimpinan OPD, serta perwakilan OJK Maluku Utara.
Rapat ini diharapkan menjadi titik awal penyusunan strategi konkret guna memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Selatan.(Red/Pandi)
