Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali memantik sorotan publik. Direktur PARADE Maluku Utara, Sahmar Ebams, secara terbuka mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera menangkap Ino yang diduga terlibat dalam jaringan mafia BBM bersubsidi serta mengusut aktor-aktor lain yang diduga berada di belakang praktik tersebut.
Desakan itu disampaikan menyusul munculnya dugaan adanya aktivitas penampungan BBM subsidi di Desa Babang yang dinilai harus diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
“Kami mendesak Kapolda Maluku Utara segera menangkap Ino yang diduga sebagai bagian dari jaringan mafia BBM subsidi di Desa Babang serta mengusut seluruh pihak yang terlibat. Jika dugaan ini terbukti, maka negara mengalami kerugian dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi menjadi korban,” tegas Sahmar. (14/07/2026)
Sahmar menilai aparat penegak hukum tidak cukup hanya berpatokan pada klarifikasi sepihak. Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan, termasuk dugaan adanya gudang penampungan BBM subsidi yang beroperasi di Desa Babang.
Desakan tersebut juga muncul setelah Kepala Operasional Fuel Terminal Labuha, Rindo Satrio, menjelaskan bahwa Ino atau Inox yang namanya dikaitkan dalam dugaan penyalahgunaan BBM subsidi hanya tercatat sebagai awak mobil tangki atau sopir pengangkut BBM.
“Setahu saya dan yang bisa saya sampaikan, ini hanya driver (sopir), bukan pemilik mobil tangki, bukan owner BPH atau agen. Dia terdaftar sebagai awak mobil tangki saja,” ujar Rindo Satrio saat ditemui di ruang kerjanya pada 9 Juli 2026.
Namun, keterangan tersebut memunculkan pertanyaan baru. Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini di lapangan, Ino diduga memiliki sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penampungan BBM bersubsidi jenis solar. Di lokasi itu juga terdapat papan nama yang menunjukkan izin usaha sebagai pangkalan minyak tanah, bukan sebagai tempat penyimpanan maupun distribusi solar bersubsidi.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses penyelidikan, aktivitas tersebut diduga berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai distribusi BBM bersubsidi.
Karena itu, PARADE Maluku Utara meminta Kapolda Maluku Utara segera membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan mafia BBM subsidi di Halmahera Selatan sekaligus mengevaluasi kinerja Polres Halmahera Selatan apabila aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut telah berlangsung lama namun belum ditindak.
“Kami meminta Kapolda tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Sahmar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara mengenai tindak lanjut atas desakan tersebut.
Media ini juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Ino guna memperoleh penjelasan dan hak jawab terkait dugaan yang dialamatkan kepadanya. Namun hingga berita ini dipublikasikan, media belum memperoleh nomor kontak maupun akses komunikasi dengan yang bersangkutan. Upaya meminta bantuan pihak terkait untuk menghubungkan media dengan Ino juga belum membuahkan hasil. (Red/Pandi)
