Sejumlah masyarakat Desa Tosoa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GMPD) Desa Tosoa, Kecamatan Ibu Selatan, mendatangi Kantor Bupati Halmahera Barat, (19/08/2026).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan agraria, pengelolaan anggaran desa, distribusi minyak tanah subsidi, hingga tata kelola pemerintahan Desa Tosoa.
Dalam aksi tersebut, GMPD mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD Kabupaten Halmahera Barat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan masyarakat Desa Tosoa dengan sejumlah desa terkait.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah membuka informasi mengenai pengelolaan Dana Desa secara transparan, termasuk mempertanyakan pengadaan mesin sensor atau pemotong kayu yang disebut bernilai Rp204 juta.
Koordinator Lapangan, Eko Supranto, dalam orasinya mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Desa Tosoa.
Menurut Eko, berbagai persoalan yang disampaikan memiliki kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama persoalan tanah yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan warga.
“Salah satunya persoalan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, terutama masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian,” ujar Eko.
Ia menegaskan, masyarakat menginginkan penyelesaian konflik agraria dilakukan secara adil, transparan dan objektif, sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antarmasyarakat.
“Yang kami inginkan adalah penyelesaian yang adil, transparan dan objektif. Kami tidak menginginkan masyarakat Tosoa berhadapan dengan masyarakat desa lainnya,” tambahnya.
Selain persoalan agraria, GMPD mempertanyakan anggaran sebesar Rp204 juta yang disebut dialokasikan untuk pengadaan mesin sensor atau pemotong kayu bagi masyarakat Desa Tosoa.
Hingga kini, masyarakat mempertanyakan alasan program tersebut belum direalisasikan. Karena itu, GMPD meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai besaran anggaran, proses pengadaan, pihak yang melaksanakan, kendala yang dihadapi, waktu realisasi hingga bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Eko menegaskan, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk permintaan informasi publik mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
“Rp204 juta bukan angka kecil. Ini adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat, kata dia, harus memiliki ruang untuk mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Persoalan agraria menjadi salah satu tuntutan utama GMPD. Mereka meminta Pemkab Halmahera Barat dan DPRD mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat Desa Tosoa dengan sejumlah desa di Kecamatan Ibu Selatan.
GMPD meminta penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, sejarah penguasaan wilayah, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Jadi kami minta Pemkab Halmahera Barat dan DPRD Kabupaten Halmahera Barat mengambil peran aktif dalam mencari penyelesaian atas persoalan tersebut,” kata Eko.
Ia berharap pemerintah dapat hadir sebagai pihak yang memberikan solusi dan mencegah konflik berkembang menjadi persoalan antarmasyarakat.
GMPD juga menegaskan bahwa masyarakat tidak menginginkan persoalan agraria tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya maupun berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
GMPD juga menyoroti distribusi minyak tanah subsidi di Desa Tosoa. Masyarakat mengaku masih mengalami keterbatasan pasokan, bahkan terdapat warga yang disebut harus kembali tanpa memperoleh minyak tanah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kuota minyak tanah subsidi untuk Desa Tosoa, mekanisme distribusi, pengawasan terhadap pangkalan, serta penyebab masih adanya masyarakat yang tidak memperoleh kebutuhan subsidi tersebut.
Karena itu, GMPD meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara transparan terhadap proses distribusi minyak tanah subsidi.
“Jika dalam proses pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, GMPD meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Tidak hanya persoalan agraria, anggaran dan distribusi minyak tanah, GMPD juga meminta Pemkab Halmahera Barat mengevaluasi tata kelola pemerintahan Desa Tosoa, termasuk pejabat atau karteker yang saat ini menjalankan pemerintahan desa.
GMPD meminta pemerintah daerah memberikan kepastian terkait proses pemilihan kepala desa agar pemerintahan desa dapat berjalan secara definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masyarakat juga meminta Pemkab Halmahera Barat memberikan kepastian terkait proses pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut GMPD, kepastian terhadap tata kelola pemerintahan desa penting untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta mencegah munculnya persoalan baru.
Dalam aksi tersebut, GMPD menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD. Mereka meminta penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Tosoa dengan desa-desa terkait dilakukan secara serius dan objektif.
Mereka juga mendesak pemerintah melakukan pengawasan serta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi minyak tanah subsidi, membuka informasi mengenai penggunaan Dana Desa dan distribusi kebutuhan subsidi secara transparan, serta melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Desa Tosoa.
Selain itu, GMPD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah terkait pergantian atau pencopotan karteker yang saat ini menjalankan pemerintahan Desa Tosoa serta mempercepat proses pemilihan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GMPD berharap seluruh tuntutan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Tosoa dapat diselesaikan secara transparan, adil dan sesuai ketentuan hukum.
Mereka menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk mendapatkan kepastian, keadilan, transparansi serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Desa Tosoa. (Red/Agus)
