Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate menggelar aksi refleksi Hari Lahir Pancasila di depan Kantor Wali Kota Ternate, (01/06/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 17.00 WIT tersebut mengusung isu sentral “Maluku Utara Krisis Keadilan”.
Melalui tema tersebut, HMI Komisariat FISIP UMMU menilai masih banyak persoalan sosial, hukum, dan kemanusiaan yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum di Maluku Utara.
Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate, Hakim Hi Sale, mengatakan bahwa aksi refleksi Hari Lahir Pancasila ini merupakan langkah awal dari berbagai agenda perjuangan yang akan dilakukan oleh kepengurusan HMI Komisariat FISIP UMMU periode 2026–2027.
Menurutnya, momentum Hari Lahir Pancasila harus menjadi ruang evaluasi terhadap implementasi nilai-nilai keadilan sosial yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Aksi ini menjadi refleksi atas berbagai persoalan yang terjadi di Maluku Utara. Kami melihat masih banyak ketimpangan dan persoalan hukum yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan aparat terkait,” ujar Hakim dalam orasinya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sofyan Z. Selang, menegaskan bahwa kegiatan refleksi tersebut merupakan alarm bagi pemerintah agar lebih serius menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Maluku Utara.
Menurut Sofyan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus mampu memberikan solusi yang konkret terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Aksi refleksi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten agar segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Maluku Utara. Jangan sampai masalah-masalah yang ada terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Di akhir aksi, HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate menyatakan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu yang berkembang di Maluku Utara.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mendesak pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah cepat, tepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Bagi HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila.
Dalam aksi tersebut, HMI Komisariat FISIP UMMU menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Adapun tuntutan yang disuarakan antara lain:
1. Mengungkap aktor di balik kasus pembegalan payudara yang terjadi di Kota Ternate.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta kesempatan kerja bagi buruh lokal di Maluku Utara.
3. Mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah di Maluku Utara.
4. Mengevaluasi Direktur Utama RSUD Chasan Boesoirie Ternate.
5. Mengungkap pelaku kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
6. Mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menghadirkan solusi bagi para pedagang Pasar Gamalama.
7. Menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis lingkungan.
