Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Taliabu, (02/04/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus diskusi strategis terkait penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya penguatan basis data pertanian, khususnya data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), sebagai fondasi utama dalam mendukung berbagai program pertanian dan peternakan.
Selain itu, dibahas pula peluang kolaborasi antara HIPMI dan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pangan di Kabupaten Pulau Taliabu.
Ketua BPC HIPMI Pulau Taliabu, Faisal Syahlan, menegaskan bahwa penguatan sektor pangan merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional, termasuk visi swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Mengingat salah satu poin penting dalam visi pembangunan nasional adalah mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, maka hal ini perlu direalisasikan hingga ke tingkat daerah. Ketahanan pangan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan harus digarap secara maksimal,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pengusaha muda di Taliabu untuk terlibat aktif dalam pengembangan sektor pangan.
“HIPMI Taliabu berkewajiban mendorong para calon pengusaha dan pengusaha muda agar mampu menangkap peluang ini. Kami ingin berperan dalam penguatan data pertanian serta mendukung optimalisasi program peternakan melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” lanjutnya.
Menurut Faisal, sinergi antara HIPMI dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan program-program, baik dari pusat maupun daerah, dapat berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Taliabu, Atma, menyambut baik inisiatif yang dilakukan HIPMI.
Ia mengakui bahwa kondisi anggaran daerah saat ini mengalami keterbatasan, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus berinovasi dalam pembangunan sektor pertanian.
“Kita memahami bahwa kondisi anggaran saat ini tidak sebesar sebelumnya karena adanya efisiensi. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk terus berkreasi membangun daerah, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” jelas Atma.
Ia menekankan bahwa penguatan data menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pertanian, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Proses tabulasi data harus diselesaikan dengan baik karena menjadi basis utama dalam pelaksanaan program. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk HIPMI,” tambahnya.
Atma berharap kolaborasi antara Dinas Pertanian dan HIPMI dapat terus terjalin secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi daerah.
“Ini adalah tugas bersama. Kami berharap sinergi ini dapat menghasilkan manfaat nyata, apalagi HIPMI memiliki akses terhadap berbagai program pengembangan ekonomi yang bisa saling mendukung,” tandasnya.(Tim)
