Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Dari Maluku Utara untuk Indonesia Bapak Presiden yang kami hormati, Prabowo Subianto,Indonesia hari ini sedang berada pada persimpangan yang menentukan arah masa depannya.
Di tengah berbagai capaian pembangunan yang terus dipublikasikan, rakyat justru dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah.
Kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, serta berbagai polemik kebijakan publik telah melahirkan kegelisahan yang semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ke mana arah bangsa ini sedang dibawa, dan sejauh mana negara masih hadir untuk melindungi kepentingan rakyatnya?
Kenaikan harga BBM menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat. BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi nasional.
Ketika harga BBM meningkat, biaya transportasi naik, distribusi barang menjadi lebih mahal, dan harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin menekan daya beli. Rupiah yang melemah bukan hanya persoalan angka dalam pasar keuangan, tetapi menjadi simbol rapuhnya ketahanan ekonomi nasional yang masih sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal.
Akibatnya, rakyat kecil kembali menjadi kelompok yang paling terdampak, sementara kesejahteraan yang dijanjikan terasa semakin jauh dari kenyataan.
Ditengah tekanan ekonomi tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Secara konseptual, program ini merupakan langkah yang patut diapresiasi karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun dalam implementasinya, berbagai persoalan mulai muncul ke permukaan. Tata kelola yang belum optimal, distribusi yang tidak merata, serta minimnya transparansi dalam pelaksanaan program menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan kesiapan pemerintah.
Sebuah program yang menyangkut masa depan generasi bangsa seharusnya dibangun di atas fondasi perencanaan yang matang, akuntabilitas yang kuat, dan pengawasan yang ketat agar tidak kehilangan substansi dan tujuan utamanya.
Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat juga semakin besar terhadap arah demokrasi dan kehidupan bernegara. Polemik mengenai Undang-Undang Kepolisian memunculkan berbagai pertanyaan terkait perluasan kewenangan institusi penegak hukum.
Dalam negara demokrasi, kekuasaan yang besar harus selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Sebab sejarah telah mengajarkan bahwa ketika kewenangan diperluas tanpa kontrol yang memadai, ruang kebebasan sipil berpotensi mengalami penyempitan.
Negara hukum yang demokratis tidak hanya membutuhkan aparat yang kuat, tetapi juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa.
Kekhawatiran yang sama juga muncul terhadap semakin luasnya keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil.
Reformasi 1998 telah meletakkan fondasi penting tentang pembagian peran antara institusi sipil dan militer sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang sehat.
Karena itu, seruan untuk mengembalikan TNI ke barak bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi pertahanan negara, melainkan upaya menjaga profesionalisme TNI sekaligus merawat semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
TNI yang kuat adalah TNI yang fokus pada tugas utamanya menjaga kedaulatan negara, sementara pemerintahan sipil tetap menjadi ruang utama dalam pengelolaan kehidupan demokrasi.
Bapak Presiden, Jika seluruh persoalan ini dilihat secara utuh, maka sesungguhnya Indonesia sedang menghadapi tantangan yang saling berkaitan. Kenaikan BBM, pelemahan rupiah, carut-marut pengelolaan program publik, polemik regulasi kepolisian, hingga menguatnya peran militer dalam ruang sipil bukanlah persoalan yang berdiri sendiri.
Semua itu bermuara pada satu pertanyaan besar tentang kualitas tata kelola negara, keberpihakan kebijakan kepada rakyat, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi republik ini.
Dari Maluku Utara, kami ingin menyampaikan bahwa rakyat tidak sedang meminta kemewahan. Rakyat hanya ingin hidup dengan layak, mendapatkan keadilan, memperoleh kepastian hukum, serta melihat negara bekerja untuk kepentingan mereka.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki pemerintah, melainkan dari seberapa besar keberanian pemerintah mendengar suara rakyat dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan yang diambil.
Dari Maluku Utara untuk Indonesia, kami mengingatkan bahwa demokrasi harus dijaga, ekonomi harus diperkuat, dan negara harus tetap berpihak kepada rakyat.
