Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMAHABAR) Kota Ternate melontarkan kritik keras terhadap Bupati Halmahera Barat, James Uang, terkait sikapnya yang dinilai inkonsisten dan cenderung berlindung di balik alasan administratif soal pencopotan Direktur RSUD Jailolo, dr. Novi Maryana Drakel.
Ketua Umum SEMAHABAR Kota Ternate, Gusti Ramli menilai, pernyataan Bupati James Uang yang menyebut pencopotan Dirut RSUD Jailolo harus melalui mekanisme tertentu justru memperlihatkan lemahnya keberanian politik pemerintah daerah dalam menyelamatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jangan berlindung di balik kata mekanisme ketika kondisi RSUD Jailolo hari ini sedang dipertanyakan publik. Masyarakat tidak butuh alasan birokratis, masyarakat butuh kepastian pelayanan kesehatan yang layak,” tegas Gusti.(20/05/2026)
Menurutnya, alasan yang disampaikan James Uang sama sekali tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Sebab, kata Gusti, berbagai persoalan mendasar di RSUD Jailolo terus terjadi tanpa penyelesaian serius, mulai dari buruknya tata kelola BLUD hingga persoalan klasik berupa stok obat yang berulang kali kosong.
“Ini bukan lagi persoalan teknis biasa. Ketika rumah sakit daerah sering mengalami kekosongan obat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi, tetapi keselamatan dan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan manajerial yang seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, bukan justru dipertahankan dengan dalih prosedural.
Lebih jauh, Gusti juga menyoroti inkonsistensi sikap James Uang yang dinilai lupa terhadap janji politiknya sendiri.
Pemuda desa Saria itu mengingatkan bahwa pada 17 Mei 2023 lalu, saat menerima massa aksi Jong Halmahera, Bupati James Uang secara terbuka pernah menyampaikan komitmennya untuk mencopot dr. Novi Maryana Drakel dari jabatan Dirut RSUD Jailolo.
“Publik belum lupa. Pada 17 Mei 2023, James Uang sendiri yang menyampaikan akan mencopot Dirut RSUD Jailolo saat menemui massa aksi Jong Halmahera. Tetapi hari ini pernyataannya justru berputar arah dengan alasan mekanisme. Ini yang membuat publik mempertanyakan keseriusan dan konsistensi seorang kepala daerah,” ujar Gusti.
Gusti juga menilai perubahan sikap tersebut mencerminkan lemahnya ketegasan kepemimpinan di internal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Sebab menurut Agus sapaan akrabnya, seorang kepala daerah seharusnya berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan terjebak pada kompromi kekuasaan yang membuat persoalan pelayanan publik terus berlarut-larut.
“Kalau dulu berani berjanji di depan massa aksi, maka hari ini James Uang juga harus berani mempertanggungjawabkan ucapannya di depan rakyat Halmahera Barat. Jangan sampai publik menilai bahwa janji pencopotan itu hanya sekadar manuver untuk meredam demonstrasi,” tegasnya lagi.
Ia bahkan menyebut sikap pemerintah daerah saat ini memperlihatkan adanya krisis sensitivitas terhadap penderitaan masyarakat kecil.
“Sebab di tengah berbagai keluhan pelayanan kesehatan, pemerintah justru sibuk berbicara soal mekanisme, sementara masyarakat dipaksa menghadapi kenyataan pahit pelayanan rumah sakit yang terus menuai sorotan,” tambahnya.
“Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang berani mengevaluasi bawahannya ketika keadaan sudah memburuk, bukan pemimpin yang sibuk mencari alasan untuk mempertahankan situasi yang jelas-jelas sedang bermasalah,” tutup Gusti Ramli.(Red/Pandi)
