Kuasa hukum Arifin Saroa, Risno N. Laumara, SH, melontarkan pernyataan tegas terkait eskalasi konflik lahan antara Arifin Saroa dan Alimusu Ladamili yang dinilai semakin menjauh dari substansi sengketa.
Risno menilai, dinamika yang berkembang saat ini mengarah pada upaya sistematis yang berpotensi menyesatkan opini publik. Pihaknya mencermati adanya pola yang diduga sebagai bentuk penghasutan, disertai penyebaran narasi yang tidak terverifikasi serta cenderung menyerang secara personal.
“Ini bukan lagi sekadar konflik lahan. Ada indikasi kuat bahwa situasi ini sengaja digiring untuk membentuk opini publik dengan cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta Aparat Penegak Hukum tidak ragu dan tidak lamban dalam bertindak,” tegas Risno. (25/04/2026)
Ia juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak hanya fokus pada pihak-pihak di lapangan, tetapi turut menelusuri pihak yang diduga berada di balik layar konflik tersebut.
“APH harus berani mengungkap siapa yang berada di balik skenario ini. Jika memang terdapat pihak yang berperan sebagai penghasut maupun aktor intelektual, maka penegakan hukum harus menjangkau hingga ke sana, tanpa pengecualian,” lanjutnya.
Menurutnya, pembiaran terhadap narasi provokatif dan tuduhan tanpa dasar berpotensi memperkeruh situasi serta memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menuduh tanpa dasar. Jika ada pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau menghasut, maka itu bukan lagi ranah opini, tetapi berpotensi menjadi persoalan hukum serius,” ujarnya.
Risno menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila kliennya terus menjadi sasaran tuduhan yang tidak berdasar.
“Kami tegaskan, setiap pihak yang diduga menyebarkan tuduhan tanpa dasar hukum yang jelas akan kami hadapi melalui langkah hukum. Ini penting agar ada efek jera dan tidak ada lagi praktik-praktik penggiringan opini yang merugikan pihak tertentu,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar APH tidak terkesan melakukan pembiaran terhadap situasi yang berkembang.
“Negara tidak boleh kalah oleh narasi yang dibangun secara tidak bertanggung jawab. APH harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terbukti melanggar,” tutupnya.(Red/Pandi)
