Halsel — BacaPost.Com. Situasi di SMA Negeri 20 Halmahera Selatan kembali memanas. Dua oknum guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Rusnia J. Robo, S.Pd. dan Fani Kasim Hamisi, S.Pd. yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diduga menjadi dalang di balik aksi penolakan terhadap Plt Kepala Sekolah yang baru, Rusmini Hasan, S.Pd. (17/10/2025)
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi penolakan yang melibatkan sejumlah siswa dan beberapa guru honorer pada hari ini diduga bukan murni aspirasi spontan siswa. Aksi tersebut disebut-sebut digerakkan oleh dua guru ASN yang memiliki kedekatan dengan mantan kepala sekolah.
Salah seorang tenaga pendidik yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kedua guru tersebut diduga mengarahkan para siswa untuk menolak kepemimpinan baru dengan dalih bahwa pergantian kepala sekolah dilakukan secara sepihak.
“Ada upaya memprovokasi siswa agar menolak kepala sekolah baru, padahal penunjukan Plt merupakan keputusan resmi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dan telah ditandatangani oleh Gubernur Sherly Laos,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, salah satu guru berstatus PPPK juga diduga melakukan intimidasi terhadap siswa agar ikut aksi dengan ancaman nilai akademik.
“Torang dapa ancam dari guru, kalau torang tara iko aksi maka akan dapa nilai merah,” kata salah satu siswa saat dimintai keterangan.
Menanggapi situasi tersebut, Plt Kepala SMA Negeri 20 Halsel, Rusmini Hasan, S.Pd., menyayangkan adanya dugaan keterlibatan oknum guru ASN dalam aksi yang berpotensi menciptakan kegaduhan dan mengganggu proses belajar mengajar.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat pendidikan dan keteladanan, bukan arena konflik kepentingan. Kami tetap fokus pada pembenahan manajemen serta peningkatan mutu belajar,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Komite Sekolah Ali Rajab Nurlete, yang juga ASN di Kantor Camat Bacan Barat, awalnya disebut bersikap netral dan berusaha menengahi konflik. Namun belakangan, yang bersangkutan justru terlihat condong mendukung dua oknum guru yang diduga memobilisasi aksi tersebut.
Menanggapi tuduhan itu, kedua guru membantah keterlibatannya dalam aksi provokasi. saat di konfirmasi awak media Bacapost.Com, menyebut bahwa penolakan terhadap Plt Kepala Sekolah merupakan aspirasi masyarakat, bukan rekayasa guru.
“Saya hanya mempertanyakan proses penunjukan Plt Kepala Sekolah. Apakah sudah sesuai dengan regulasi, khususnya Kepdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan? Karena yang bersangkutan belum memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah dan juga belum memiliki sertifikat pendidik (serdik), karena masih dalam proses pendidikan. Informasi ini bisa dicek melalui laman resmi Kemendikdasmen,” ujarnya saat dikonfirmasi media, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Terkait tudingan menghasut siswa, kami menegaskan hal itu tidak berdasar.
“Kami tidak menghasut. Justru setelah diminta keluar dari ruangan oleh masyarakat, kami langsung meninggalkan tempat. Tuduhan intimidasi siswa itu tidak benar,” katanya.
Ia juga menyesalkan pernyataan Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang dinilai memperkeruh suasana.
“Pernyataan Kacab yang menyebut ‘suka tidak suka, Plt tetap Rusmini Hasan’ disampaikan secara sepihak. Komite yang merupakan mitra masyarakat akhirnya meminta semua pihak meninggalkan ruangan sebagai bentuk penolakan,” jelasnya.
Guru tersebut juga menegaskan bahwa isu ancaman nilai merah terhadap siswa tidak benar.
“Kami tidak pernah mengancam siswa. Justru kami selalu mengingatkan mereka agar fokus belajar sebagai tugas utama mereka sebagai peserta didik,” pungkasnya.
(Red)
