Fasilitas kesehatan berupa speedboat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat, menuai sorotan. Armada yang seharusnya menunjang pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan itu kini terbengkalai dan tidak difungsikan, bahkan disebut warga hanya menjadi “hiasan” di pesisir pantai.(29/03/2026)
Speedboat bertuliskan “DINKES KAB. HALMAHERA SELATAN” tersebut terlihat terparkir di daratan, jauh dari peran utamanya sebagai sarana transportasi medis bagi masyarakat.
Kepala Puskesmas (Kapus) Busua, Fadli Talib, saat dikonfirmasi pada 21 Maret 2026, mengakui bahwa speedboat tersebut sudah tidak layak digunakan. Ia menyebut kondisi perairan yang kerap berombak menjadi faktor utama tingginya risiko keselamatan.
“Speedboat itu tidak layak digunakan. Kalau musim ombak, tidak bisa dipakai karena berisiko tenggelam,” ujar Fadli.
Ia juga mengungkapkan pengalaman saat speedboat tersebut pernah digunakan untuk kegiatan pelayanan keliling (pusling). Dalam perjalanan menuju Desa Sabla, kapal tersebut hampir mengalami kecelakaan akibat gelombang tinggi.
“Kami pernah pakai untuk pusling, tapi di tengah perjalanan hampir tenggelam. Akhirnya sebagian pegawai Puskesmas kembali menggunakan perahu lain, sementara motoris tetap membawa speedboat itu pulang,” jelasnya.
Fadli juga menyampaikan bahwa speedboat tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1 miliar.
Kondisi ini menjadi ironi, mengingat masyarakat di wilayah Kayoa Barat sangat bergantung pada transportasi laut untuk mengakses layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat.
Fadli menambahkan bahwa pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada dinas terkait. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau solusi konkret.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait perencanaan dan pengadaan fasilitas yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.
Keberadaan speedboat yang mangkrak ini menjadi gambaran lemahnya pengelolaan fasilitas publik, sekaligus menyisakan ironi di tengah kebutuhan mendesak akan layanan kesehatan yang cepat, aman, dan merata bagi masyarakat.(Red/Pandi)
