Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur (SeOPMI Haltim) periode 2025–2026 mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Timur segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis fasilitas asrama mahasiswa di Kota Ternate.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi strategis bersama jajaran DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang digelar di Asrama Pelajar Mahasiswa Haltim, Kelurahan Jambula, Kota Ternate.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Abdul Latif Mole, Ketua Komisi I Dirwan Din, Wakil Ketua Komisi I Safrin Hi. Suhaiman, Sekretaris Komisi I Sodiq Efendi, anggota Komisi I Robles Makatika dan Yefri Maudul, serta Lurah Jambul.(24/02/2026)
Ketua Umum SeOPMI Haltim, Syahnakri Ciliu, mengungkapkan bahwa terdapat tiga asrama mahasiswa Haltim di Ternate, masing-masing berada di Kelurahan Jambula, Sasa, dan Stadion. Namun, kondisi hunian mahasiswa dinilai semakin memprihatinkan.
“Audiensi ini menjadi momentum konsolidasi untuk merespons kondisi asrama yang kian memburuk,” ujarnya.
Dalam peninjauan langsung bersama DPRD, ditemukan sejumlah kerusakan serius pada fasilitas asrama. Di antaranya, plafon bocor akibat atap rusak, pintu kamar yang tidak lagi layak pakai, serta keramik lantai yang pecah di beberapa bagian.
“Kondisi ini jelas mengganggu kenyamanan dan keselamatan penghuni,” kata Syahnakri.
Ia juga menyoroti kondisi Asrama Haltim di Kelurahan Sasa yang terancam longsor akibat abrasi saat musim hujan.
“Jika tidak segera ditangani, ini bisa membahayakan keselamatan mahasiswa,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, SeOPMI Haltim turut menyoroti lemahnya tata kelola asrama. Sejumlah kamar di Asrama Jambula dan Stadion disebut ditempati pihak non-mahasiswa.
“Meskipun sudah dilakukan pendekatan persuasif, penghuni ilegal tetap bertahan. Ini menimbulkan dugaan adanya pembiaran atau proteksi dari pihak tertentu,” ungkapnya.
Dampaknya, mahasiswa aktif justru kesulitan mendapatkan kamar dan terpaksa menyewa indekos dengan biaya tinggi. Di sisi lain, krisis air bersih juga terjadi di Asrama Jambula.
“Sebanyak 20 kamar tidak mendapatkan akses air bersih selama kurang lebih delapan bulan akibat tunggakan pembayaran. Mahasiswa tidak mampu menanggung beban tersebut,” jelasnya.
Syahnakri menilai, bantuan yang diberikan selama ini masih bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Air bersih adalah kebutuhan fundamental yang berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan mahasiswa,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pembiaran kondisi tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Mahasiswa adalah human capital daerah yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Haltim, Dirwan Din, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti temuan di lapangan.
“Kami akan mendorong solusi konkret agar asrama kembali layak huni dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa,” ujarnya.
Audiensi tersebut ditutup dengan buka puasa bersama di musala asrama. Bagi SeOPMI Haltim, pertemuan ini menjadi langkah awal yang progresif setelah berbagai upaya komunikasi sebelumnya belum membuahkan hasil.(Red/Pandi)
