Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMAHABAR) Kota Ternate melontarkan kritik keras terhadap Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Barat, Atman Hasan. Ia dinilai gagal menjalankan fungsi organisasi, terutama dalam mengawal pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa yang hingga kini masih bermasalah.
Ketua Umum SEMAHABAR Kota Ternate, Gusti Ramli, menegaskan bahwa keterlambatan Siltap yang berlarut-larut merupakan bukti lemahnya peran kontrol dan koordinasi APDESI terhadap pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif. Siltap adalah hak dasar aparat desa. Kalau ini saja tidak mampu dikawal, lalu apa fungsi APDESI?” tegas Gusti dengan nada keras.(03/05/2036)
Menurutnya, Ketua APDESI seharusnya berada di garis depan memperjuangkan hak-hak aparat desa, bukan justru sibuk mengomentari isu lain yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak di lapangan.
SEMAHABAR juga menyoroti sikap Ketua APDESI Halbar yang dinilai lebih vokal mendukung investasi PT Ormat Geotermal Indonesia di kawasan Telaga Rano, ketimbang mendorong penyelesaian krisis Siltap.
“Ini ironis. Hak aparat desa terbengkalai, tapi yang diurus malah promosi investasi. Prioritasnya keliru,” sindir Gusti.
Ia memperingatkan bahwa orientasi pembangunan yang terlalu bertumpu pada investasi ekstraktif berpotensi memicu ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga konflik sosial. Fenomena ini, kata dia, bukan hal baru dan kerap disebut sebagai “kutukan sumber daya”.
“Pembangunan tidak boleh hanya dimaknai sebagai karpet merah bagi investor. Ekonomi rakyat harus jadi prioritas—pertanian, perikanan, dan sektor pangan lokal adalah fondasi utama Halmahera Barat,” tegasnya.
Gusti menambahkan, Halmahera Barat memiliki kekuatan besar di sektor agraris dan maritim. Karena itu, arah kebijakan seharusnya fokus pada hilirisasi komoditas lokal, industrialisasi berbasis potensi daerah, serta pemberdayaan petani dan nelayan.
Atas dasar itu, SEMAHABAR secara tegas mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kami mendesak evaluasi total hingga pencopotan Ketua DPC APDESI Halmahera Barat. Ini soal tanggung jawab dan kegagalan yang nyata,” tandasnya.
SEMAHABAR juga mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan reorientasi kebijakan pembangunan dari yang pro-investasi semata menjadi lebih berpihak pada ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.(Red/Pandi)
