Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 di Aula Kantor KPU Halmahera Barat, Desa Hoku-Hoku, Kecamatan Jailolo, (22/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin kelembagaan yang bertujuan melakukan pemutakhiran dan verifikasi data partai politik secara berkelanjutan guna menjaga validitas data kepartaian yang tersimpan dalam sistem administrasi KPU.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kondisi organisasi partai politik di Kabupaten Halmahera Barat, termasuk tingkat konsolidasi kelembagaan, keberlangsungan kepengurusan, serta kesiapan administrasi partai dalam menghadapi agenda politik dan demokrasi pada periode mendatang.
Turut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat, Babul M. Mansur, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, Nimrod Lasa, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Barat, Jansens Momole, serta sejumlah pengurus dan pimpinan partai politik di Kabupaten Halmahera Barat.
Adapun perwakilan partai politik yang hadir antara lain Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Halmahera Barat, Rino Lamo, perwakilan DPC PDI Perjuangan Rinti Djalali, Rustam Safi dari Partai Golkar, Sofyan Hi. Hattab dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arman F. Wahid dari Partai NasDem, Huzaimah Naser dari Partai Gerindra, Albert Hama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Welly Ngosa selaku Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Halmahera Barat, Muhammad Iswan, yang disampaikan melalui Ketua Divisi Data KPU Halmahera Barat, Abdul Rahman Sulaiman, pemutakhiran data partai politik dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh data kepartaian tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
“Pemutakhiran data partai politik dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan validitas data kepengurusan, alamat sekretariat, serta kelengkapan administrasi partai politik sebagai dasar dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, kata Abdul Rahman, KPU menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan partai politik guna memastikan setiap perubahan kepengurusan, alamat sekretariat, maupun data administrasi lainnya dapat segera diperbarui dan tercatat dalam sistem administrasi kepemiluan.
“Pemutakhiran data partai politik juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung tahapan pemilu dan pemilihan pada masa mendatang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, data yang valid akan menjadi dasar bagi KPU dalam proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Secara umum, pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” tegasnya.
Selain membahas pemutakhiran data partai politik, Abdul Rahman membeberkan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi perkembangan regulasi kepemiluan, termasuk penyampaian materi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan penguatan keterwakilan perempuan dalam politik elektoral.
“Dalam kesempatan ini, peserta rapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik maupun dalam pencalonan anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan (dapil),” bebernya.
Menurutnya, sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendorong partai politik agar lebih memperhatikan aspek keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen politik, kaderisasi, dan penyusunan daftar bakal calon legislatif.
“KPU menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses politik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan representatif,” imbuhnya.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola administrasi kepartaian, memperkuat kesiapan kelembagaan partai politik, serta meminimalkan potensi permasalahan administratif yang dapat muncul pada tahapan pemilu mendatang.
“Secara umum, pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” tandasnya.
Di akhir penyampainnya, Jeje menyebutkan, kegiatan ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Halmahera Barat dalam menjaga akurasi data kepartaian serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan demokratis. (Red)
