Akademisi Universitas Khairun, Ibrahim Yakub, menilai forum diskusi publik mengenai tantangan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dan beban fiskal negara perlu melibatkan kepala daerah agar berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah dapat dibahas secara komprehensif dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih konkret.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif yang mengangkat tema “Negara Tersangka: Tantangan Stabilitas Harga BBM dan Beban Fiskal Negara”, Sabtu (27/06/2026.
Menurut Ibrahim, keterlibatan kepala daerah dalam forum-forum akademik dan diskusi kebijakan sangat penting karena dapat memperkuat sinergi antara kajian ilmiah dengan implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair ini menegaskan, bahwa Kabupaten Halmahera Barat saat ini belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri secara fiskal.
“Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi tersebut adalah belum tersedianya instrumen pengukuran inflasi daerah secara mandiri, sehingga pemerintah daerah masih mengacu pada data inflasi Kota Ternate sebagai referensi dalam melihat perkembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ekonom muda Maluku Utara ini menuturkan, daerah yang mandiri secara fiskal idealnya memiliki kemampuan untuk mengukur dan memetakan kondisi ekonominya sendiri, termasuk dalam hal pengendalian inflasi.
“Saat ini Halmahera Barat masih menggunakan data inflasi Kota Ternate sebagai rujukan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, bahwa kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah yang tercermin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, tingkat inflasi yang berada pada kisaran 2,8 persen masih tergolong sehat dalam kajian ekonomi karena berada dalam rentang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan harga yang berlebihan.
Meski demikian, lanjut Ibrahim, pemerintah tetap perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan kenaikan harga BBM karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
“Kenaikan harga BBM memiliki efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu mengantisipasi dampaknya agar tidak menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ibrahim mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 tercatat sebesar Rp830,20 miliar. Namun, besarnya nilai APBD tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal daerah karena struktur pendapatannya masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) serta transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan daerah berjalan relatif lambat,” ungkapnya.
Alumni HMI yang satu ini membeberkan, komposisi belanja pegawai yang masih cukup besar juga membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk melakukan investasi pada sektor-sektor strategis.
“Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin, ruang pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi lebih terbatas,” bebernya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, memperbaiki efektivitas belanja, serta memperluas investasi pada sektor produktif agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap,” tambahnya.
Ibrahim menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kemandirian daerah dalam jangka panjang.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan daerah yang lebih mandiri, memiliki daya saing ekonomi yang kuat, serta mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Red/Gus)
