Halsel — BacaPost.com, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memastikan terus memantau perkembangan empat warganya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Hingga kini, Pemda Halsel intens menjalin komunikasi dengan kementerian terkait guna memastikan kondisi dan kepastian pemulangan para korban.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Halmahera Selatan, Daud Djubedi, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap kasus tersebut. (07/11/2025)
“Kami pemerintah daerah tetap mengikuti perkembangan empat warga korban TPPO itu. Terakhir kami berkomunikasi dengan kementerian dan pihak kerajaan migran. Mereka juga berupaya memastikan bahwa bukan hanya warga kita yang menjadi korban, tetapi juga banyak dari Myanmar yang mengalami hal serupa,” ujarnya.
Menurut Daud, informasi terakhir yang diterima menyebutkan bahwa para korban kini berada di bawah pengawasan Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, pihaknya belum menerima data resmi terbaru terkait posisi dan kondisi mereka.
“Terakhir yang kami dapat, mereka ditempatkan di semacam penampungan militer. Itu berdasarkan keterangan keluarga salah satu korban, Veni. Tapi data resmi dari Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran maupun dari Kemensos belum kami terima,” jelasnya.
Untuk memastikan kejelasan nasib empat korban tersebut, Pemkab Halsel telah menugaskan Kabid PHI (Perlindungan Hubungan Industrial) untuk berkoordinasi langsung dengan Kemensos dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta.
“Saya sudah tugaskan Kabid PHI untuk mencari informasi terbaru dan memastikan kepastian kepulangan mereka. Kami tidak tinggal diam, komunikasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski koordinasi dengan pemerintah provinsi belum dilakukan secara detail, langkah-langkah di tingkat kabupaten terus dijalankan secara paralel dengan kementerian terkait.
“Sikap provinsi juga sama, mereka menunggu informasi selanjutnya. Tapi kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran agar komunikasi berjalan simultan,” pungkasnya.
(Red/SI)
