Kapolda Maluku Utara resmi menunjuk AKBP Muhammad Musni sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolres Halmahera Barat, menyusul pemberhentian sementara AKBP Teguh Patriot dari jabatan Kapolres Halbar.
Muhammad Musni yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalyon (Danyon) A Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara, itu sementara waktu mengemban tugas sebagai pimpinan Polres Halbar.
Penunjukan Muhammad Musni tertuang dalam Surat Perintah Kapolda Maluku Utara Nomor: Sprin/915/IX/KEP./2026.
Surat tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan keputusan pemberhentian AKBP Teguh Patriot dari jabatan Kapolres serta hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polda Maluku Utara yang digelar pada (22 September 2026) mendatang.
Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Plt. Kapolres Halbar, Muhammad Musni menegaskan bahwa prioritas utama bukan sekadar menjalankan fungsi kepolisian, tetapi turut mendorong terciptanya situasi yang aman, tenang, dan kondusif di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan saat berada di tengah masyarakat dalam rangkaian Penandatanganan Berita Acara Perdamaian antara masyarakat Desa Domato dan masyarakat Desa Sidangoli Dehe di Mako Brimob Kompi A, (23/09/2026).
Musni mengapresiasi pertemuan dan proses dialog yang telah dilakukan. Menurutnya, pertemuan tersebut harus dipandang sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Ia mengatakan, ketika berada di tengah masyarakat, dirinya memandang seluruh pihak sebagai bagian dari keluarga yang memiliki kepentingan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Karena itu setiap persoalan yang muncul, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan cara-cara yang baik agar masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan sejak awal tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Musni juga mengingatkan agar kesepakatan yang telah dibangun tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Menurutnya, upaya menjaga situasi keamanan membutuhkan konsistensi serta komunikasi yang terus dilakukan oleh seluruh pihak.
Ia mengaku memahami bagaimana tidak nyamannya kondisi ketika masyarakat hidup dalam suasana yang tidak aman dan tidak tenang.
Karena itu, kata dia, seluruh pihak diminta untuk tidak melihat persoalan hanya dari kepentingan masing-masing, melainkan mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
“Yang harus kita lihat adalah kepentingan masyarakat kita,” ujarnya.
Ia menuturkan, dalam menjaga keamanan daerah bukan hanya menjadi tugas pemerintah maupun aparat keamanan. Melainkan tugas bersama dengan masyarakat.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan situasi yang kondusif, sehingga tanggung jawab tersebut harus dipikul secara bersama-sama,” tuturnya.
Ia pun menyambut baik gagasan pembentukan tim yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, camat, kepala desa, serta unsur terkait lainnya untuk memperkuat komunikasi di tingkat lapangan.
“Tim ini harus berperan penting untuk menjadi ruang koordinasi ketika muncul persoalan maupun informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” pintanya.
Dengan adanya mekanisme komunikasi yang jelas, lanjut Musni, setiap informasi yang berkembang dapat segera dikonfirmasi untuk memastikan kebenarannya sebelum menimbulkan kesalahpahaman.
Lebih jauh, pria kelahiran Banjarmasin itu menilai, salah satu hal yang perlu diantisipasi dalam situasi seperti saat ini adalah penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
“Informasi yang tidak dikonfirmasi, berpotensi membentuk persepsi masyarakat dan berkembang menjadi persoalan baru,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, informasi yang awalnya belum tentu benar dapat berubah menjadi seolah-olah sebuah fakta ketika terus disampaikan dari satu orang kepada orang lainnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun pola komunikasi dan budaya demokrasi yang sehat dengan mengedepankan rasionalitas serta akal sehat.
“Kalau ada informasi, mari kita konfirmasi. Kalau ada persoalan, mari kita komunikasikan. Jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang kita terima dari satu pihak,” katanya.
Musni berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dapat menjadi jalan keluar terhadap persoalan yang selama ini terjadi sekaligus menata kembali kondisi Halbar agar masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan aman, nyaman, dan damai.
Ia menjelaskan, situasi yang kondusif juga menjadi salah satu prasyarat agar proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.
“Karena itu, komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan semakin diperkuat serta dilakukan secara intensif,” jelasnya.
Musni menyadari masa penugasannya sebagai Plt. Kapolres Halbar dapat berlangsung dalam waktu yang tidak lama, bergantung pada keputusan pimpinan Polri. Namun, ia menegaskan bahwa durasi penugasan bukanlah hal utama.
“Mungkin saya berada di sini hanya beberapa hari, mungkin dua hari, tiga hari, atau bahkan satu bulan. Tetapi yang paling penting bukan berapa lama kita berada di sini. Yang penting adalah bagaimana kehadiran kita dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, AKBP Teguh Patriot ditempatkan sebagai Perwira Menengah (Pamen) Polda Maluku Utara setelah diberhentikan sementara dari jabatan Kapolres Halmahera Barat. (Red/Agus)
