Pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi sektor ekonomi serta keuangan.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui keikutsertaan jajaran pemerintah daerah Maluku Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), serta Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Selatan, (24/09/2026).
Dalam forum tersebut, turut hadir Direktur Eksekutif Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs Samsudin A. Kadir, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muksin.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhammad, dalam keterangan tertulis mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan langkah dalam menghadapi persoalan ekonomi daerah, terutama menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
“Koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah,” kata Djufri saat dihubungi jurnalis Bacapost.com
Selain isu inflasi, kata Djufri, agenda FEKDI dan IFSE turut menjadi ruang untuk melihat perkembangan ekonomi digital dan inovasi sektor keuangan.
“Transformasi digital memiliki peran dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperluas inklusi keuangan serta mendorong pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Politisi Partai Nasdem itu berharap, melalui forum nasional tersebut, pemerintah daerah dan Bank Indonesia semakin memperkuat koordinasi dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi sekaligus membuka ruang bagi inovasi digital di Maluku Utara.
“Sinergi lintas lembaga ini juga diarahkan untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak hanya berlangsung pada tingkat nasional, tetapi dapat diterapkan secara bertahap di daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha,” tutupnya.
Untuk diketahui, tiga kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara masuk nominasi Daerah dengan Pengendalian Inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Barat. (Red/Agus)
