Gelombang aksi mahasiswa asal Kasiruta Timur mengguncang Halmahera Selatan. Mereka turun ke jalan menyuarakan berbagai keluhan masyarakat yang dinilai tak kunjung ditangani, terutama terkait buruknya layanan transportasi laut dan minimnya perhatian pemerintah daerah.
Aksi yang berlangsung panas itu langsung direspons oleh DPRD Halmahera Selatan. Anggota Komisi II DPRD, Yusuf Nijar, menilai teriakan mahasiswa di sepanjang jalan merupakan representasi nyata suara masyarakat.
“Terlepas dari cara penyampaian mereka, itu adalah bentuk keterwakilan mutlak masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata,” tegasnya. (01/04/2026
Sorotan utama DPRD diarahkan pada sektor transportasi laut. Yusuf menyebut kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Halmahera Selatan cenderung berorientasi bisnis, tanpa diimbangi tanggung jawab pelayanan publik yang memadai.
“Semua kapal itu datang untuk bisnis. Tapi dari situ juga lahir pendapatan daerah. Pertanyaannya, bagaimana kita mengejar ketertinggalan fiskal kalau pelayanan dasar saja tidak maksimal?” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak desa yang belum tersentuh layanan transportasi yang layak. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi lemahnya tata kelola di sektor perhubungan.
“Kalau banyak desa belum terakomodir, maka ini jelas ada masalah serius. Dan itu nanti akan bermuara ke kepala dinas,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memanggil pihak operator kapal, termasuk manajemen kapal yang disorot mahasiswa, untuk dipertemukan langsung dengan massa aksi guna mencari solusi konkret.
Namun, langkah paling tegas disampaikan di akhir pernyataan. DPRD memastikan akan mengeluarkan surat rekomendasi resmi kepada Bupati Halmahera Selatan untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ramly Munuy, yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
“Ini bukan lagi soal evaluasi biasa. Kami akan rekomendasikan ke bupati agar Kadis Dishub segera diberhentikan. Kinerjanya patut dipertanyakan,” tegas Yusuf.
Aksi mahasiswa ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah. Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan pemerataan layanan, sektor transportasi justru dinilai menjadi titik lemah yang memicu kekecewaan publik.(Red/Pandi)
