Di tengah gegap gempita perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, suara keprihatinan justru datang dari Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bagi sebagian warga, makna kemerdekaan dinilai belum sepenuhnya hadir karena persoalan infrastruktur yang hingga kini masih membelenggu kehidupan mereka.
Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Obi, Yulianto Tiwouw, menilai ketertinggalan infrastruktur membuat masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Obi belum merasakan kemerdekaan secara utuh.
“Yang kami rasakan sampai saat ini, terutama dari segi infrastruktur, masyarakat Pulau Obi belum merasa merdeka,” ujar Yulianto, (17/08/2026).
Sorotan utama diarahkan pada Kecamatan Obi Selatan dan Obi Timur. Di Desa Bobo dan Desa Wooi, keterbatasan akses transportasi masih menjadi persoalan serius yang menghambat mobilitas warga sekaligus memperlambat perputaran ekonomi.
Transportasi laut yang menjadi tumpuan utama masyarakat juga dinilai belum memadai. Kondisi semakin memprihatinkan karena Desa Wooi hingga kini belum tersambung jaringan listrik.
Ketiadaan listrik tidak hanya membuat desa gelap saat malam hari, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat.
“Masalah listrik belum sampai ke Desa Wooi. Ini salah satu kendala utama, salah satu faktor mengapa masyarakat merasa belum merasakan kemerdekaan itu ada di pihak mereka,” tegas Yulianto.
Politisi Partai Hanura itu menegaskan, persoalan infrastruktur di Pulau Obi bukan masalah yang berdiri sendiri. Keterbatasan akses transportasi turut memutus rantai pelayanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga aktivitas ekonomi.
“Perhubungan laut itu sangat berpengaruh. Dari situlah akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga perputaran ekonomi bermula,” katanya.
Kondisi warga Desa Wooi menjadi semakin sulit ketika musim angin selatan tiba. Gelombang tinggi membuat perjalanan laut menuju pusat pemerintahan kecamatan menjadi berisiko. Sementara itu, akses jalan darat yang menghubungkan Desa Wooi dengan Desa Sum hingga kini belum tersedia.
“Kalau musim angin selatan tiba, ombak besar membuat perjalanan sangat susah dan sulit untuk menjangkau ibu kota kecamatan. Sementara, jalan darat untuk mereka belum ada,” jelasnya.
Karena itu, momentum HUT ke-81 RI diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Yulianto meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadikan pembangunan infrastruktur di Pulau Obi sebagai prioritas, khususnya dalam target pembangunan 2028.
Ia berharap rencana pembangunan Jalan Lingkar Pulau Obi benar-benar direalisasikan sehingga wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi dapat terhubung dengan pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.
“Harapan saya ke depan, pembangunan di zona Pulau Obi pada Tahun 2028 nanti bisa merealisasikan proyek Jalan Lingkar Pulau Obi,” pungkas Yulianto.
Bagi masyarakat Pulau Obi, kemerdekaan bukan hanya tentang Merah Putih yang berkibar dan lagu kebangsaan yang berkumandang. Kemerdekaan juga berarti hadirnya jalan yang layak, transportasi yang aman, listrik yang menerangi rumah-rumah warga, serta akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pekerjaan rumah itu masih menunggu untuk dituntaskan di Pulau Obi. (Red/SI)
